TunjanganKinerja (Tukin) PNS Tukin yaitu tunjangan terbesar yang ASN peroleh sebagai kompensasi atas jerih payahnya. Di tempat Sukabumi, Tukin dihitung atas performance kerja (macam kerjaan) & kondisi kerja (lembur atau tidak). Tukin juga dapat menurun jika log kehadiran ASN mengecil (contoh dikarenakan terlambat masuk kerja atau tidak hadir). TunjanganKinerja PNS Daerah Kota Subulussalam Sumatera Utara 1. Tunjangan Kinerja PNS Daerah Kabupaten Asahan Kisaran 2. Tunjangan Kinerja PNS Daerah Kabupaten Batubara Limapuluh 3. Tunjangan Kinerja PNS Daerah Kabupaten Dairi Sidikalang 4. Tunjangan Kinerja PNS Daerah Kabupaten Deli Serdang Lubuk Pakam 5. Faisalmenilai, kendati tukin PNS dinaikan, namun tidak akan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kenaikan tukin tidak akan mempengaruhi keuangan, paling juga sedikit. Kan ada penghapusan tunjangan pegawai itu sudah tertutupi kok," klaimnya. Faisal menyebutkan, hanya Kota Sukabumi yang belum meningkatkan tukin PNS. 12Oktober 2017 SUKABUMI - Rencana pembahasan kebijakan Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah bergulir di gedung DPRD Kota Sukabumi. Dukungan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi untuk merealisasikan kebijakan tersebut, datang dari Pengamat Kebijakan Publik, Asep Deni. Bacaan Lainnya kepala daerah diminta memperhatikan sejumlah hal yakni pertama, mengambil langkah strategis untuk segera melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 serta thr kepada pns di daerah, kdh atau wakil kdh, dan pimpinan dan anggota dprd yang besarannya dihitung meliputi unsur gaji pokok atau uang reprensentasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan PeraturanWalikota (PERWALI) tentang Kebijakan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Ditetapkan Tanggal 28 Desember 2018 Diundangkan Tanggal 28 Desember 2018 Berlaku Tanggal 28 Desember 2018 Sumber BD 2018/No.53 Tema 3OxI. Sejumlah pekerja mengantri saat pembagian Tunjangan Hari Raya/THR. ilustrasi SUKABUMI-Para pegawai negeri sipil PNS di lingkup Pemkot Sukabumi bisa bernafas lega. Pemerintah Kota Sukabumi akan mencairkan dana tunjangan hari raya THR para aparatur sipil negara ASN tepat waktu. "Rencananya pencairan dana THR ini dilakukan pada 24 Mei 2019 mendatang,’’ ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi kepada wartawan Selasa 21/5. Pembayaran THR ini tepat waktu karena anggaran sudah ada. Selain itu kata Fahmi sesuai arahan atau mengacu pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 35 tahun 2019. Ia mengatakan total nilai besaran dana yang akan dikeluarkan saat ini masih sedang menerangkan, untuk pembayaran gaji ke-13 sesuai arahan PP tersebut dilakukan pada Juni 2019. Hal ini sejalan dengan radiogram Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada bupati/wali kota yang ditandatangani tanggal 15 Mei 2019 agar membayarkan THR Pegawai Negeri Sipil PNS tepat waktu sesuai ketentuan. Radiogram itu sehubungan dengan ditetapkannya PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 kepada PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian RI, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan. Serta, PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberian THR atau Tunjangan Hari Raya kepada PNS, anggota kepolisian RI, prajurit TNI, pejabat negara dan penerima tunjangan, pada tanggal 14 Mei daerah diminta memperhatikan sejumlah hal. Pertama, mengambil langkah strategis untuk segera melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 serta THR kepada PNS di daerah, KDH/wakil KDH, dan pimpinan/Anggota DPRD yang besarannya dihitung meliputi unsur gaji pokok/uang reprensentasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/tunjangan daerah yang belum atau tidak cukup menganggarkan pendanaan gaji dan tunjangan ke-13 serta THR, sebagaimana yang dimaksud dalam APBD tahun anggaran 2019 agar menyediakan anggaran yang dimaksud dengan cara melakukan perubahan penjabaran APBD mendahului perubahan APBD tahun anggaran penyediaan anggaran sebagaimana yang dimaksud dapat dilakukan melalui pergeseran dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang program dan kegiatan, dan atau menggunakan kas yang tersedia. Keempat, teknis pemberian dan tunjangan ke-13 serta THR diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sukabumi, Antara Megapolitan - Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang akan memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada setiap PNS. "Walaupun kami belum tahu secara detail teknis pengalokasian anggarannya, tetapi kebijakan ini menurut kami sangat tepat, apalagi selama ini setiap pemerintah daerah dilarang memberikan THR kepada PNS. Saat ini kami menunggu aturan teknisnya," kata Wali Kota Sukabumi, M Muraz di Sukabumi, Senin. Menurutnya, yang harus diperhatikan adalah teknis dalam pengalokasian anggaran, jika THR itu dibebankan kepada pemda maka pihaknya akan segera membuat rancangan anggaran untuk pemberian THR kepada ribuan PNS yang bekerja di lingkup Pemkot Sukabumi yang mulai dilaksanakan pada 2016. Untuk besarannya, akan disesuaikan dengan aturan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun, pihaknya berharap THR yang diberikan kepada PNS berasal dari anggaran pemerintah pusat atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Tapi, jika aturannya pemda yang mengeluarkan berarti THR itu berasal dari APBD. "Kami masih menunggu aturannya dan siap untuk melaksanakan kebijakan itu, karena THR memang sudah menjadi hak sebagai pegawai," tambahnya. Sementara, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Hanafie Zain mengatakan untuk jumlah PNS yang bekerja di wilayah Pemkot Sukabumi sekitar orang dan pemberian THR ini merupakan atensi dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemda. Tetapi, dipastikan setiap golongan akan mendapatkan jumlah THR yang berbeda apakah satu bulan gaji atau ada kebijakan lainnya. "Pemberian kebijakan THR ini sudah diperhitungkan secara matang oleh pemerintah pusat, walaupun belum tahu teknis pengalokasiannya, tetapi biasanya bersumber dari dana alokasi umum DAU," katanya. Laporan Kontributor Kabupaten Sukabumi M Rizal Jalaludin SUKABUMI - Telat gajian harus dirasakan oleh Aparatur Sipil Negara ASN dan pegawai honorer di Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman mengatakan, untuk PNS saat ini sudah selesai gajian, berikut dengan tunjangannya. Ia mengatakan, keterlambatan honor yang yang diberikan karena ada pelantikan di Susunan Organisasi dan Tata Kerja SOTK dan adanya Nomenklatur perubahan SOTK. Baca juga DPRD KBB Soroti Keterlambatan Gaji ASN, Ternyata Bukan Kali Pertama, Tahun Ini Paling Parah Telatnya "PNS udah selesai semua paling beberapa hari telatnya, itu sudah selesai. Karena apa, pertama kita tanggal 3 itu pelantikan SOTK jadi setelah pelantikan gak tahu kan perputarannya. Kedua l, nomenklatur ada perubahan SOTK, nomenklaturnya ada yang rubah seperti misalnya anggap saja di Bappeda dulu tidak ada penelitian sekarang ada penelitian, di Setwan itu contohnya ada perubahan-perubahan," kata Ade via telepon, Selasa 18/1/2022. "Terus ada yang sebagian masuk ke koperindag, sebagian ke koperasi, itu yang jadi kendala, kan kita harus rapih administrasinya," jelasnya. Sedangkan untuk pegawai honorer, saat ini belum mendapatkan gaji atau honor. Ade mengatakan, keterlambatan terjadi karena pihaknya masih memetakan jumlah honorer yang ada di Pemkab Sukabumi. "Kalau honorer sama kita juga ingin memetakan, kita ingin tahu berapa sih jumlah honorer yang ada di kita, jadi dipetakan dulu, kebutuhan perangkat daerah kan harus dilihat dulu berdasarkan analisis beban kerjanya, kan kalau awal mah suka begini, jadi kalau mereka itu kan harus ada kontrak kerja, setelah itu baru, itu aja sih sebenarnya tidak ada permasalahan khusus. Lagi proses, kita ingin secara keseluruhan," terangnya. Baca juga Sudah Lewat Dua Minggu, ASN di KBB Belum Terima Gaji, Ketar-ketir Bayar Cicilan hingga Biaya Bulanan Ade memastikan, untuk gaji PNS itu sudah cair berikut dengan segala tunjangan yang diterima PNS. "Kalau PNS kan ada tunjangan istri, ada tunjangan anak tidak hanya gaji pokok, emang kalau gaji mah termasuk tunjangan di dalamnya sudah melekat," jelasnya.* CIKOLE – Pemda Kota Sukabumi tidak perlu lagi banyak pertimbangan untuk memberikan Tunjangan Kinerja Tukin bagi para pegawainya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil PNS. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk komitmen kepala daerah dalam mewujudkan reformasi Divisi Kajian Daerah pada Sukabumi Journalist Forum SJF Sulaeman menjelaskan ada banyak payung hukum yang mengatur tentang pemberian penghasilan tambahan berupa tunjangan kinerja untuk PNS atau Aparatur Sipil Negara ASN.Dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan selain gaji, PNS juga menerima salah satunya tunjangan lagi dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan Nomor 63 tahun 2011 tentang pedoman penataan sistem tunjangan kinerja pegawai negeri.“Tunjangan kinerja untuk PNS ini bagian dari Grand Design reformasi birokrasi tahun 2010-2025. Terlebih lagi kebijakan tersebut terlahir dari hasil kajian yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan BPK,” papar Sulaeman usai mengikuti acara diskusi bersama tentang kedaerahan yang digelar di Jalan Koperasi, Cikole, Kota begitu, ketentuan pengalokasian serta kucuran dana tunjangan kinerja bagi para PNS itu, relatif aman untuk diimplementasikan. Terlebih lagi, dalam penerapan kebijakannya akan diperkuat oleh payung hukum setingkat Peraturan Daerah Perda.Sementara itu Ketua Jaringan Masyarakat Bersatu Sukabumi B Rudiyanto berpendapat langkah awal yang harus ditempuh oleh Pemda Kota Sukabumi dalam menerapkan kebijakan tunjangan kinerja itu adalah menata ulang alokasi anggaran dengan cara mengurangi atau menghapus kebijakan pemberian berbagai tunjangan atau honor, terutama yang dinilai tidak tepat guna serta tidak memiliki landasan hukum yang jelas.“Penataan ulang terhadap kebijakan honor yang dianggap tidak perlu ini akan mengefesiensikan alokasi anggaran. Setelah itu barulah diberlakukan tunjangan kinerja dengan beberapa kriteria tertentu, misalkan saja tingkat kehadiran serta prestasi lagi, pemberian tunjangan kinerja ini harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan PNS secara merata,” tutur terpisah Anggota DPRD Kota Sukabumi Rojab As’yari mengungkapkan sesuai dengan tujuan utamanya sebagai upaya reformasi birkorasi, penerapan tunjangan kinerja ini berpeluang menciptakan kinerja aparatur pemerintah yang terbebas dari tindak pidana korupsi.“Jika walikota tidak menerapkan kebijakan itu, maka sama saja tidak mendukung upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk membangun pemerintahan yang bersih atau bebas dari korupsi,” ini pemerintah daerah hanya memandang pemberian tunjangan kinerja ini sebagai kebijakan yang akan menjadi beban bagi keuangan daerah. Padahal seharusnya hal tersebut tidak perlu pemerintah pusat telah menyediakan pedoman dalam penataan sistem tunjangan kinerja, berupa Permenpan Nomor 63 tahun 2011.“Sudah ada panduannya untuk menentukan besaran tunjangan kinerja yang akan diberikan kepada PNS. Jumlah anggarannya tinggal disesuaikan saja dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkap belum tentu seluruh PNS akan mendapatkan tunjangan kinerja, sebab penerima tambahan penghasilan itu telah ditentukan oleh kriteria yakni untuk PNS dengan kinerja yang baik, terbebs dari korupsi, transparan dalam pengelolaan keuangan serta menjalankan pelayanan publik yang itu pemberian tunjangan juga bisa diberlakukan secara bertahap sesuai kemajuan keberhasilan atau capaian pelaksanaan reformasi birokrasi. “Bahkan bila perlu, tunjangan itu dikurangi jumlahnya jika hasil evaluasi menunjukan penurunan kinerja,” tandas politisi PDIP waktu lalu, Walikota Sukabumi M Muraz menerangkan penerapan tunjangan kinerja bagi para PNS, idealnya harus dibarengi dengan peningkatan pendapatan daerah. Tanpa hal tersebut, niscaya pelaksanaan tidak akan berjalan dengan hingga kini payung hukum yang mengatur tentang tukin masih belum jelas. hal tersebut tentu akan menimbulkan masalah baru. Sebab anggaran tukin yang akan dialokasikan, dipastikan terlampau besar.“Jika dipaksakan dengan kondisi anggaran terbatas serta belum adanya payung hukum, maka bisa dipastikan akan terkena sanksi jika BPK melakukan yang telah menjalankan tukin salah satunya adalah Bandung. Tapi ternyata kondisinya pun sama, belum ada aturannya meski secara keuangan terbilang mampu. Itu bisa saja menjadi bermasalah nantinya,” Muraz, publik maupun para PNS harus mengetahui bahwa tunjangan kinerja yang diperkirakan akan menyedot anggaran yang cukup besar ini, bukan berasal dari APBN atau bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, tetapi harus bersumber dari PAD. Sementara hingga mendekati akhir tahun 2017 ini, PAD Kota Sukabumi hanya sebesar Rp38Miliar. tonPos terkaitBuku Kristen Muhammadiyah Menuai KontroversiPedagang Hewan Kurban di Kota Sukabumi Banjir Orderan10 WBP Lapas Sukabumi Ikut Latihan GabunganPolres Sukabumi Kota Gandeng Disdik dan Kemenag, Bersama Cegah Kenakalan RemajaSetukpa Lemdiklat Polri Sukabumi Gelar Bakti Kesehatan, Diikuti Ratusan PesertaTingkatkan Kualitas, Polres Sukabumi Kota Godok Personel l Berikut adalah besaran gaji pegawai negeri sipil PNS Sukabumi dan seluruh Indonesia terbaru yang telah ditentukan oleh Jokowi akan diterima mulai 1 Agustus 2022. Sementara, besaran gaji Calon PNS CPNS hingga saat ini masih merujuk pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS. Akan tetapi, sepanjang belum ditetapkan sebagai PNS, besaran gaji yang dibayarkan baru 80 persen dari total besaran gaji PNS, menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Nomor 9 Tahun 2012. Kemudian, merujuk Peraturan Pemerintah PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, seorang CPNS wajib menjalani masa prajabatan atau percobaan selama setahun. Selama prajabatan, dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang hanya dapat diikuti sekali. Setelah calon PNS lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani, maka dinyatakan memenuhi syarat diangkat menjadi PNS. Aparatur Sipil Negara ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah Merujuk Lampiran PP Nomor 15 Tahun 2019, gaji setiap PNS berbeda-beda setiap golongan. Berikut rincian gaji pokok PNS dengan golongan terendah hingga tertinggi. Golongan I Ia Rp – Rp Ib Rp – Rp Ic Rp – Rp Id Rp – Rp Golongan II IIa Rp – Rp IIb Rp – Rp IIc Rp – Rp IId Rp – Rp Golongan III IIIa Rp – Rp IIIb Rp – Rp IIIc Rp – Rp IIId Rp – Rp Golongan IV IVa Rp – Rp IVb Rp – Rp IVc Rp – Rp IVd Rp – Rp IVe Rp – Rp Tunjangan PNS Seperti diketahui, selain gaji pokok, PNS juga mendapatkan sejumlah tunjangan. Dari mulai tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, hingga tunjangan jabatan. 1. Tunjangan kinerja Besaran tunjangan kinerja atau tukin berbeda-beda, bergantung kelas jabatan maupun instansi tempat PNS bekerja. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, besaran tukin tertinggi didapat oleh pejabat struktural eselon I yakni dan terendah pelaksana dengan tukin 2. Tunjangan istri/suami PNS juga mendapatkan tunjangan istri atau suami. Menurut PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan istri/suami yakni 5 persen dari gaji pokok. Namun jika suami dan istri sama-sama anggota PNS, maka tunjangan hanya diberikan ke salah satunya, dengan mengacu pada gaji pokok yang lebih tinggi. 3. Tunjangan anak Merujuk PP Nomor 7 Tahun 1977, tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan maksimal 3 anak, dan selama anaknya berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah, serta tidak memiliki penghasilan sendiri. 4. Tunjangan makan Sejumlah instansi juga memberikan tunjangan makan. Besarannya yakni per hari untuk PNS golongan I dan II, untuk golongan III, dan untuk golongan IV. 5. Tunjangan jabatan sedangkan, untuk tunjangan jabatan hanya diterima PNS yang memiliki posisi tertentu atau berada pada jenjang jabatan struktural. Tunjangan ini lebih dikenal sebagai jenjang eselon.

tunjangan pns kota sukabumi